- Permahi Mamuju : oknum Polisi diduga kriminalisasi Warga
- Gebrak Sulbar Soroti Proses Hukum Kasus Opi yang Dinilai Tidak Sesuai SOP
- Kekasih Opi Sebut Pacarnya tidak pernah mengaku BRIMOB Dirinya saling mencintai, Gebrak siap kawal
- Dinkes Sulbar Gelar Pelatihan Penanggulangan Gangguan Indera bagi Tenaga Kesehatan
- Gubernur Sulbar Instruksikan Seluruh Bupati Hidupkan Kembali Pos Kamling
- Kini Lapor Jalan Rusak Bisa Lewat Genggaman, Pemprov Sulbar Hadirkan Aplikasi “JalanMa”
- PTKKSS 2025 : Sulbar Tunjukkan Peningkatan Keamanan Informasi
- Koperindag Sulbar Gerak Cepat, Mutahirkan Data dan Perkuat Koordinasi Perdagangan Antar Pulau di Mamuju
- Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Penuh Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Dinamika Nasional
- Gubernur Sulbar dan Bupati Mamuju Bagikan Beras Gratis untuk Ratusan Ojol, Driver Ojol : Komitmen Jaga Keamanan Daerah
DPRD Sulbar rapat dengan OPD Terkait penanganan pasca gempa Sulawesi Barat
Mamuju Kareba1-, DPRD Provinsi sulawesi barat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan penanganan pasca gempa Sulawesi Barat yang dilaksanakan dikantor sementara DPRD Sulbar, Rabu 25 Agustus 2021.
Dalam rapat ini dipimpin oleh ketua DPRD Sulbar Hj. Siti Suraidah Suhardi, serta dihadiri oleh ketua komisi IV Drs. H. Sudirman, dan Anggota DPRD lainnya yaitu Ir. Andi Muslim Fatta, H. Abidin, dan H. Sukardi M Noer, adapun OPD yang hadir ialah BPKD Sulbar Hasanuddin, Dinas PUPR Prov. Sulbar, BPBD Prov. Sulbar, BPBD Kab. Mamuju dan beberapa OPD terkait. Serta para koalisi masyarakat sipil Sulbar.
Adapun yang disampaikan oleh perwakilan dari Koalisi masyarakat sipil yaitu menyampaikan kekecewaan dari masyarakat sipil terhadap pemerintah provinsi karena Sekretaris Provinsi tidak hadir dalam RDP ini untuk memberikan keputusan serta terkait dengan janji BPBD Kabupaten bahwa akan diberikan SOP mitigasi bencana tetapi sampai saat ini belum juga diberikan.
Dilain sisi Ronal Umar selaku kepala Lingkungan Talange Kec. Tappalang menyampaikan bahwa masyarakat yang ada di lingkungan Talange itu sebagian besar masih tinggal di dalam tenda jadi kami berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk memperhatikan itu, karena tenda yang diberikan oleh relawan itu sudah hancur. Selain itu saya juga meminta kepada pemerintah agar anggaran dana untuk pembebasan lahan dibagi rata kesemua wilayah yang terdampak bencana Gempa termasuk daerah kami.
Dari OPD (Kabupaten) menyampaikan bahwa akan melakukan pembukaan rekening dari kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan secara bertahap dan akan segera melakukan penyaluran secepatnya kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dan terkait dengan tahap dua akan dilakukan pada tahun depan karena jumlahnya lebih banyak dari Tahap pertama.
Ketua DPRD Sulbar Hj. Siti Suraidah Suhardi memberikan masukan kepada koalisi masyarakat sipil untuk saling bahu membahu dalam mengatasi pasca bencana alam yang ada disulbar, dan juga untuk masalah bantuan relokasi lahan yang belum terealisasikan itu, karena memang tidak ada lokasi untuk membangun hunian tetap. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk kerjasamannya.
Sumber: Humas DPRD Sulbar.
Related Posts
0 comments