- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
Ketua DPRD Sulbar Pimpin Rapat Badan Musyawarah (BANMUS)
Mamuju Kareba1- DPRD Prov. Sulbar menggelar Rapat Badan Musyawarah (BANMUS) terkait dengan penyusunan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan dikantor sementara DPRD Prov. Sulbar Senin, 11 oktober 2021.
pada kesempatan ini ketua DPRD Prov. Sulbar H. Siti Suraidah suhardi memimpin jalanya rapat dan dihadiri oleh anggota BAMUS yaitu Ir. A. Muslim Fattah, H. Abidin Abdullah, H. Arif Daeng Mattemmu, H. Ambo Intang serta hadir secara virtual yaitu wakil ketua DPRD Sulbar H. Usman Suhuriah, H. Abdul Rahim, Hj. Amalia Fitri, Megawati dan para OPD yang hadir yakni ASISTEN III, BIRO UMUM, dan BPKPD, beserta dengan jajarannya.
Pada rapat ini dari BPKPD menyampaikan bahwa sejak persetujuan bersama RAPBD perubahan tahun 2021 karna secara teknis penandatanganan kita baru selesai hari Senin tanggal 4, maka pada tanggal 5 dokumen baru dimasukkan dan saat ini kita lakukan pengecekan ke Kementerian ini sudah naik ke Biro hukum. namun kalau kita berbicara waktu yang mengacu pada 14 hari kerja maka limit waktu Kementrian adalah tanggal 26 Oktober tetapi kami berharap dan sesuai hasil komunikasi dan koordinasi kami mudah-mudahan ini tidak sampai pada tanggal 26 Oktober karena mengingat bahwa Sulbar adalah satu-satunya yang belum selesai atau yang terakhir memasukkan rancangan APBD Tahun 2021.
Ketua DPRD Prov. Sulbar H. Siti Suraidah Suhardi menyampaikan bahwa kami pimpinan anggota DPRD ingin mendengarkan lebih lanjut bahwa sejauh apa hasil dari asistensi perubahan karena kalau KUA PPAS tahun 2022 yang ingin kita jadwalkan kami belum bisa memberikan waktu sehingga ini harus diselesaikan dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan, dan juga untuk beberapa OPD yang kepala dinasnya telah diundang rapat tapi tidak pernah hadir tolong memberikan kejelasan kenapa tidak datang.
📸 by adit
Related Posts
0 comments