- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
DPRD Sulbar Perjuangkan Bandara Sumarorong Mamasa
Mamuju Kareba1.com – Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, selama ini pihaknya telah berupaya agar Bandara Sumarorong mendapat suplai APBD. Namun, kata dia, eksekutif mendorong tawaran infrastruktur serupa di tempat lain.
“DPRD menolak, karena kita mau harusnya diperhatikan dulu Bandara yang ada di Sumarorong Mamasa,” tulis Amalia, dilansir Radar Sulbar, Jumat 8 Februari 2019 lalu.
Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar menguatkan, bahwa penentu kebijakan di provinsi ke-33, lebih prioritaskan pembangunan Bandara di daerah Paku, Polewali Mandar. “Itu maunya gubernur. Saya mendengar juga ada keinginan yang kuat untuk membangun di Polman,” ungkapnya, Minggu 10 Februari 2019.
Pihaknya mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk Bandara. Namun, hemat politisi Demokrat ini, semestinya menuntaskan terlebih dahulu permasalahan yang ada di Sumarorong.
Apalagi, Sulbar memang telah menetapkan bahwa Mamasa diproyeksi menjadi destinsi wisata di provinsi ke-33 ini. Komitmen ini harus terus dijaga demi pemerataan pembangunan di Sulbar.
“Harusnya di Mamasa dulu diselesaikan, tentu dengan perhitungan bagus. Jangan sampai kita sekadar menghabiskan anggaran atas dasar ambisi,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Mamasa Ramlan Badawi menyampaikan harapan agar Pemprov Sulbar dapat melanjutkan agenda pengembangan Bandara Sumarorong di Mamasa.
Pemkab Mamasa siap melakukan pembebasan lahan untuk penambahan landasan pacu atau runway Bandara Sumarorong yang kini hanya 1.150 meter. Diharap bisa minimal 1.500 meter agar dapat dilalui pesawat jenis ATR 72 seperti di Bandara Tampa Padang, Mamuju.
Hanya saja menurut bupati, kebijakan Pemprov saat ini belum mendukung. “Itu tidak ada. Karena gubernur tidak mau usulkan. Justru pak Gub mendukung pembebasan lahan untuk Bandara di daerah Paku, Polman,” beber Ramlan.
Selama beroperasi pada 2014 hingga 2016, Bandara Sumarorong hanya dapat dilalui pesawat jenis twinotter. Selama periode tersebut, tak begitu maksimal. Serapan yang diperoleh minim karena kurangnya penumpang.
“Itu karena ketakutan masyarakat naik pesawat,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Khaeruddin Anas. Menurutnya, memang butuh penambahan panjang runway.
Kepala Satuan Pelaksana Bandara Sumarorong Mamasa, Fadly Okfianto berharap ada perhatian agar Bandara ini bisa kembali beroperasi.
Selain dukungan Pemprov dan pusat, butuh komitmen bersama Pemkab Mamasa agar ke depan mengarahkan perjalanan dinas setiap OPD menggunkaan akses transportasi udara#
sumber kumbangnews.
Related Posts
0 comments