- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
- Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN
- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
DPRD Sulbar Kembali Rapat Bamus 9 Agustus
Mamuju Kareba1- Hj. ST. Suraidah Suhardi kembali memimpin jalannya rapat dalam hal penyusunan agenda kegiatan pada Badan Musyawarah (Bamus) yang bertempat di Kantor sementara DPRD Prov. Sulawesi Barat.
Pada rapat ini ketua didampingi oleh Anggota Badan Musyawarah H. Ir. Abidin Abdullah serta beberapa Anggota Dewan yg mengikuti melalui Vidio Virtual yakni Wakil Ketua Usman Suhuria, Sabar Budiman dan Drs. H. Hasanuddin serta dari Sekretariat DPRD Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Musra Awaluddin dan Kasubag Persidangan, risalah dan Publikasi Junaedi Muin. Kamis 5 Agustus 2021
Beberapa agenda yang menjadi pembahasan dalam rapat adalah mengenai Hak Interpelasi DPRD, Pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2022, Perubahan Tatib DPRD SulBar, Ranperda tentang Pengelolaan Hutan di Prov. SulBar (Inisiatif DPRD), Ranperda tentang rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Sulbar (Inisiatif DPRD).
Dari beberapa Poin tersebut yang menjadi pembahasan khusus pada rapat Bamus ini DPRD meminta penjelasan dari Gubernur Sulawesi Barat seperti yang diutarakan oleh Muh Hatta Kainang bahwa “Kita meminta penjelasan Gubernur terhadap Hak Interpalasi” pada Rapat Paripurna hari Rabu kemarin tetapi tak ada jawaban yang pasti atau dapat dikatakan tidak digubris oleh Pak Gubernur lantaran ketidak hadirannya pada waktu itu, Namun demikian apabila ketika sudah di jadwalkan ulang namun Gubernur tidak menghadiri lagi Paripurna yang akan datang maka kami berharap agar tidak usah dijadwalkan kembali oleh Bamus. “nantinya pimpinan yang memutuskan untuk menindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi lagi sesuai mekanisme yang ada di DPRD, walaupun sebenarnya kita tidak inginkan hal ini terjadi”. Ujar Abidin Abdullah
Dalam rapat Bamus ini Hj. Siti Suraidah menyampaikan bahwa Rapat Paripurna mengenai penjelasan Gubernur mengenai Hak Interpalasi akan di jadwalkan ulang pada hari Senin 9 Agustus nanti. Sembari menutup rapat tersebut. (Ratu Bulkis)
HumasDPRDProv.Sulbar
Related Posts
0 comments