- Pengumuman nomor 05/TS.Ki -SB/XII/2024 tentang hasil seksi calon anggota komisi informasi provinsi sulawesi barat periode 2024- 2028
- Berkontribusi Dalam Pembangunan, Pemprov Beri Penghargaan kepada Sejumlah UMKM
- Ucapan Selamat SDK-JSM gubernur Sulbar
- Raja Mamuju ke 17 : Selamat SDK-JSM Gubernur Sulbar
- Raja Mamuju harapkan gubernur terpilih majukan Sulbar
- Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Ikuti Tes Psikologi, Timsel: Semuanya Berjalan Lancar
- Pelaksanaan Tes Psikologi dan wawancara dinyatakan lolos Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
DPRD Sulbar Kecewa Pperusahaan Tambang Batu Gajah Mangkir
ADVETORIAL
Suasana Rapat dengar pendapat DPRD Sulawesi Barat dengan warga Desa Lebani terkait penolakan operasional tambang batu gajah. Foto: dok Saharuddin.
Mamuju Kareba1
Ratusan warga Desa Lebani melakukan rapat dengan anggota DPRD Sulbar terkait penolakan operasional tambang batu gajah di desanya.
Dalam rapat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat (RDP) terkait polemik tambang batu gajah di Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju.
Hal itu lantaran ketidakhadiran pihak perusahaan PT Tambang Batu Andesit pada agenda rapat dengar pendapat pada Senin (15/8/2022).
Padahal Sekretariat DPRD Sulbar sudah melayangkan undangan ke OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju yang berkaitan dengan polemik operasional perusahaan tambang batu gajah di Desa Lebani.
“Rapat tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran pihak perusahaan. Maka dari itu kita akan agendakan ulang sampai pihak perusahaan hadir,” ujar Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Selasa (16/8).
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Hatta Kainang menyayangkan pihak perusahaan yang mangkir dari panggilan.
Menurut dia, pihak perusahaan seharusnya hadir untuk menyampaikan pendapatnya dalam forum agar tak terjadi miskomunikasi atau salah persepsi.
“Sangat disayangkan karena inti dari permasalahan adalah pihak perusahaan, tetapi justru tidak hadir dalam rapat,” kata Hatta.
Usai RDP pertama ditunda karena ketidakhadiran pihak perusahaan, DPRD Sulbar akan menjadwalkan ulang RDP kedua dalam waktu dekat.
“Kalau mau bersikap represif, maka kami akan menggunakan kewenangan kami sesuai UU MD3, yaitu melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian jika pemanggilan pertama dan kedua tidak dihadiri,” pungkasnya.
0 comments