- Presiden Prabowo Luncurkan Koperasi Merah Putih Serentak di Seluruh Indonesia, 648 di Sulbar Siap Beroperasi
- Retret Pemprov Sulbar Ditutup, Ketua DPRD Apresiasi Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif
- Retret Ditutup, Gubernur SDK Sampaikan Pesan Tegas soal Etika, Ekonomi, dan Integritas
- Retret Pemprov Sulbar: BPK Sarankan 4 Strategi Ini agar Pemprov Sulbar Pertahankan Opini WTP
- Retret Pertama di Indonesia Timur, Pemprov Sulbar Menyatukan Visi dan Misi untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
- Retret Pemprov Sulbar: BI Dorong UMKM, Digitalisasi, dan Ekonomi Syariah untuk Sulbar Maju
- Dari Sawit hingga Kopi: Transmigrasi Buktikan Bisa Angkat Ekonomi Warga Sulbar
- Gubernur SDK Sampaikan ke Menteri Transmigrasi: Sulbar Siap Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Transmigrasi
- Pemprov Sulbar Sukses Gelar Pasar Murah, Beras dan Bahan Pokok Lainnya Habis Terjual
- Inspektorat Sulbar Luncurkan Aplikasi E-Layanan Bebas Temuan untuk Kemudahan ASN
DPRD Sulbar Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi: Amalia Fitri Tekankan Pentingnya Kebijakan Tepat Sasaran
Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri, bersama Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tematik Ke-Transmigrasian Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Hotel Maleo, Mamuju, Jumat 18 Juli 2025 malam.
Rakor ini dihadiri Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), Jajaran Pemprov Sulbar dan Enam Kabupaten serta berbagai unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dan tamu undangan lainnya.
Rakor ini mengangkat tema: “Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Prioritas: Pengembangan Kawasan Transpolitan yang Terintegrasi dan Inklusif serta Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan”.
Tema ini menekankan pentingnya integrasi kawasan transmigrasi dengan pendekatan digital dan inklusif demi mendorong pembangunan berkelanjutan.
Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri mengatakan, melalui rakor ini diharapkan tercipta rumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengembangan kawasan transmigrasi sebagai bagian dari pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (Rls)
Related Posts
0 comments