- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
- Nama-nama Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2024-2028 yang dinyatakan lulus berkas administrasi dan berhak mengikuti Tes Potensi.
- Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
- Komunikasi Intens PJ Gubernur dan Pemerintah Pusat Berhasil Wujudkan BWS Sulawesi V Mamuju di Sulbar
- Jelang Pilkada, Kesbangpol Gelar Rapat Tim Satgas Kesehatan
- Program Makan Bergizi Gratis Presiden dan Wapres, Pj Bahtiar Instruksikan Pemkab Uji Coba di SD dan SMP
- Pemuda Pelopor Gerakan Pangan Sulawesi Barat, Pj Bahtiar Serahkan Bantuan Bibit Nila, Sukun dan Cavendish
- Implementasikan Program Astacita, Sulawesi Barat Terapkan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah
DPRD Sulbar Dorong Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Guru Non ASN
Mamuju, Kareba1
Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD Sulbar Mendorong pemberian anggaran jaminan sosial tenaga kerja kepada guru non ASN melalui pembahasan APBD Perubahan 2022.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang menyampaikan, pihaknya akan memperjuangkan tanggungan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru non ASN atau guru honorer di SMA, SMK dan SLB se Sulbar. Beban itu rencananya akan ditanggung melalui APBD.
“Sehingga dalam proses aktivitas di sekolah dapat tercover jaminan keteganakerjaannya. Ini komitmen kami nanti dalam pembahasan APBD Perubahan 2022 yang sebentar lagi kami akan bahas,” kata Hatta, Jumat malam, 29 Juli 2022.
Ia menegaskan bahwa ini merupaka. bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada para tenaga pendidik, khususnya yang berstatus non ASN.
“Masalah ini sudah kami bicarakan dengan pihak Diknas Sulbar, dalam hal ini Kabid PTK, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera dilakukan tahapan. Ini tinggal menunggu anggaran nanti di APBD Perubahan 2022,” ungkap Hatta.
0 comments