- Jelang Mudik Lebaran 1447 Hijriah, Masyarakat Diimbau Persiapkan Perjalanan dengan Baik : Utamakan Keselamatan
- Hari Keempat Pra-Evaluasi PEKPPP 2026: Tim Intensifkan Pendampingan, Sasar Enam Lokus Layanan
- Sekda Sulbar Tinjauan Aset di Anjungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat: Pastikan Pengelolaan Optimal dan Efektif
- Layanan Samkel di Pasar Tasiu Kalukku, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Catat Penerimaan Rp6,2 Juta
- DWP Sulbar Launching Pasar Ramadhan
- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
- Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN
- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
DPRD Sulbar dan BPKPD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Wujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Mamuju – Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD Sulbar. Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Irwan Pababari, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi, serta dihadiri anggota legislatif lainnya seperti Habsi Wahid. Agenda pembahasan difokuskan pada evaluasi dan klarifikasi teknis terhadap pelaksanaan APBD 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, hadir langsung memimpin tim dari BPKPD Sulbar yang terdiri dari para pejabat eselon III, antara lain Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, serta Kepala Bidang Barang Milik Daerah A. Bisyri Noor.
Hadir pula pejabat eselon IV, yakni Kasubid Akuntansi Keuangan Indah Mustika Sari, Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, dan staf teknis lainnya.
Dalam rapat, terjadi diskusi konstruktif antara jajaran BPKPD dan para anggota Komisi II DPRD, yang mencakup penjabaran teknis atas pelaksanaan anggaran serta respon terhadap catatan strategis yang disampaikan oleh dewan.
Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, dalam keterangannya menyampaikan komitmen penuh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Rapat ini bukan hanya bagian dari formalitas pengesahan Ranperda, tetapi juga momentum evaluasi bersama agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulbar. Kami terbuka terhadap setiap masukan dari legislatif demi penyempurnaan tata kelola yang lebih baik,” ujar Masriadi.
Rapat ini menjadi bagian dari proses penting dalam siklus keuangan daerah Pemprov Sulbar yang memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Sulbar. (Rls)
Related Posts
0 comments