- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
- Nama-nama Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2024-2028 yang dinyatakan lulus berkas administrasi dan berhak mengikuti Tes Potensi.
- Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
- Komunikasi Intens PJ Gubernur dan Pemerintah Pusat Berhasil Wujudkan BWS Sulawesi V Mamuju di Sulbar
- Jelang Pilkada, Kesbangpol Gelar Rapat Tim Satgas Kesehatan
- Program Makan Bergizi Gratis Presiden dan Wapres, Pj Bahtiar Instruksikan Pemkab Uji Coba di SD dan SMP
- Pemuda Pelopor Gerakan Pangan Sulawesi Barat, Pj Bahtiar Serahkan Bantuan Bibit Nila, Sukun dan Cavendish
- Implementasikan Program Astacita, Sulawesi Barat Terapkan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah
DPRD Sulbar Berharap Ada Mutasi OPD Sebelum Pembahasan RAPBD 2023
Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad. Foto: Saharuddin Nasrun/SulbarKini
Mamuju Kareba1 .
Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad meminta kepada pj gubernur Akmal Malik melakukan pemutasian lingkup OPD pemerintah provinsi Sulawesi barat (Sulbar) sebelum penetapan RAPBD 2023.
Ia menilai, akan lebih ideal jika RAPBD itu dibahas dan diimplementasikan oleh pejabat yang sama.
Namun ketidakpastian rotasi penjabat di sejumlah OPD membuat DPRD Sulbar gusar. Itu disebabkan mutasi itu belum kunjung dilakukan padahal pembahasan RAPBD 2023 segera dilaksanakan.
“Karena melihat beberapa kejadian dulu, pejabat yang membahas dan melaksanakan berbeda, hasilnya tidak efektif. Untuk itu kita ingin pergantian pejabat itu dilakukan sebelum RAPBD dibahas,” kata Samad, Sabtu (1/10/2022).
Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP setuju dengan usulan yang diajukan oleh Komisi I DPRD Sulbar itu.
“Saya sepakat dan setuju dengan kebijakan itu. Namun itu tergantung dari pembina kepegawaian (Penjabat Gubernur) nantinya. Kita berharap secepatnya dilakukan,” tandasnya.
0 comments