Aktivis Pemuda Desak Bupati Mamuju Evaluasi Oknum Satpol PP: Kinerja Dinilai Mandul & Tebang Pilih

By Amrin Kareba1 on Minggu, 10 Mei 2026

MAMUJU Kareba1.com – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju menuai sorotan tajam dari masyarakat maupun elemen pemuda. Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimkot Mamuju, Muh. Irfan Herianto Nur, secara tegas meminta Bupati Mamuju segera mengevaluasi kinerja para pejabat dan oknum di lingkungan Satpol PP.

Desakan ini muncul menyusul maraknya keluhan warga, khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah titik strategis kota, yang menilai penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan aparat dinilai tidak tegas, tidak adil, dan terkesan tebang pilih.

Banyak warga mengaku kecewa karena aturan seolah hanya diberlakukan terhadap sebagian orang saja, sementara pelanggaran yang dilakukan pihak lain dibiarkan begitu saja.

Foto Marhabang.SE, Jabatan: Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran (Kasatpol PP-Damkar) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Salah satu warga, Kamsah Meubel, mengungkapkan kekecewaannya terkait penertiban di kawasan ikonik Anjungan Manakarra. Ia mempertanyakan konsistensi aparat dalam menegakkan aturan.

“Kalau memang tidak boleh berjualan di sepanjang Anjungan, apa bapak mampu mengusir semua pedagang yang ada di sana? Jangan hanya satu orang saja yang selalu dicacimaki dan ditindak. Jangan ada pilih kasih, pak. Jalankan aturan yang sebenarnya! Kalau memang dilarang di sekitar anjungan, kenapa banyak penjual di pinggir pantai dibiarkan berjualan? Kenapa hanya kami sebagian saja yang ditindak, sementara yang lain bebas? Ingat, kalian diangkat sebagai abdi negara, harus adil,” ujar Kamsah dengan nada kesal.

Keluhan serupa juga disampaikan Marwan Djuraer. Ia menyoroti ketimpangan penindakan di kawasan pusat perdagangan, tepatnya di depan Mal Mamuju Town Square (MATOS). Di lokasi tersebut, banyak pedagang diketahui berjualan tepat di badan jalan, namun seolah kebal hukum.

“Bagaimana nasib pedagang di depan MATOS? Sebagian besar mereka berjualan memakai badan jalan, apalagi di samping tempat penjual bakso, banyak sekali yang menduduki badan jalan. Apakah mereka ada hubungan keluarga dengan aparat hukum? Lalu bagaimana dengan kami yang hanya berusaha mencari nafkah kecil-kecilan? Kami terus diusir dan disuruh pindah tanpa ada solusi atau tempat pengganti yang jelas,” ungkap Marwan Djuraer.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Ketua FPPI Muh. Irfan Herianto Nur menegaskan, ketidakadilan dalam penegakan hukum ini harus segera ditindaklanjuti pimpinan daerah. Kinerja Satpol PP dinilai mandul karena gagal menciptakan rasa keadilan di mata masyarakat.

“Kami minta Bupati segera mengevaluasi kinerja pimpinan dan oknum Satpol PP. Penegakan hukum harus sama rata, tidak boleh ada yang dibedakan. Kalau aturan itu ada, harus diterapkan ke semua pihak tanpa pandang bulu. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena aparat terkesan bermain pilih kasih,” tegas Muh. Irfan Herianto Nur.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Satpol PP Mamuju, Marhabang, S.E., maupun jajarannya terkait tuduhan ketidakadilan dan kinerja yang dinilai mandul tersebut. Masyarakat pun berharap Bupati Mamuju segera turun tangan memastikan aturan berjalan adil dan tegas bagi semua pihak.