- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
“Kami mendesak KEJATI SULBAR dan POLDA SULBAR untuk turun langsung. Ini adalah salah satu ujian dalam komitmen pemberantasan korupsi. Pendidikan tak boleh dijadikan ladang mencari kekayaan,” tegasnya Randi
Mamuju, – Ketua Gerakan Mahasiswa Teknik Informatika dan Sistem Informasi (GMTSI) mengecam Kadis Pendidikan Polewali Mandar terkait Dugaan korupsi dana hibah pendidikan senilai Rp13,4 miliar yang diperuntukkan untuk sejumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), terungkap sebagian besar dari penerimanya fiktif.
Kami menduga ada aliran dana mencurigakan dalam kurun waktu tiga tahun. berturut-turut sejak tahun 2019 hingga 2021, dan itu belum termasuk tambahan hibah tahun 2024 senilai Rp6 miliar Kata, Rendi (Ketua GMTSI) Sabtu 31 Januari 2026.
Ia mengatakan Berdasarkan hasil kajian dan tentunya dokumen resmi yang kami pegang, bahwasanya mayoritas PKBM penerima hibah tersebut fiktif, hingga jumlah siswa terindikasi kuat direkayasa,” tegas Rendi dalam keterangannya. Yang diterima redaksi kareba,1.com.
Lanjut dikatan Rendi mencium Aroma korupsi dugaan keterlibatan oknum ASN di lingkup Dinas Pendidikan. Diduga pelaku memalsukan proposal, menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga melakukan manipulasi data peserta didik demi cairnya dana hibah.
“Tentunya bagu kami Ini tidak hanya maladministrasi, tetapi ini adalah perbuatan kejahatan terorganisir dengan tujuan memperkaya diri dan kelompok. Sudah pasti Negara dirugikan, dan yang paling menderita ialah rakyat,” tegasnya.
Dia menegaskan akan membawa kasus ini ke Kjaksaan Tinggi SULBAR dan POLDA SULBAR jika tidak ada titik terang. Karena kejahatb ini dipakukan sistematis, mulai dari pemalsuan identitas lembaga, pengajuan proposal palsu, hingga pencairan dana melalui lembaga yang tak terdaftar resmi.
jika praktik seperti ini dibiarkan, tentunya bukan hanya anggaran yang disalahgunakan, tetapi masa depan pendidikan anak bangsa akan dikorbankan.ujarnya.
“Kami mendesak KEJATI SULBAR dan POLDA SULBAR untuk turun langsung. Ini adalah salah satu ujian dalam komitmen pemberantasan korupsi. Pendidikan tak boleh dijadikan ladang mencari kekayaan,” tegasnya.
GMTSI berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Skandal dana PKBM fiktif senilai Rp13 miliar lebih ini menjadi pertaruhan besar bagi wajah APH dan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan Sulawesi Barat.:#R01
Related Posts
0 comments