- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
- Disdikbud Sulbar Petakan Sekolah yang Terancam Bencana Alam
Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
Mamuju, 1 Mei 2025. Gangguan aliran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra kembali menuai keluhan warga. Meski distribusi air kerap tersendat bahkan terputus total di sejumlah wilayah, tagihan bulanan tetap berjalan tanpa penyesuaian.
Keluhan ini mendorong Ormas Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) mendesak agar PDAM Tirta Manakarra segera diaudit secara menyeluruh, baik dari sisi manajemen layanan maupun penggunaan anggaran.
“Kami meminta agar PDAM Tirta Manakarra diaudit. Ini untuk memastikan ada transparansi dan akuntabilitas, karena pelanggan merasa dirugikan air sering macet, tapi tagihan tetap lancar setiap bulan,” ujar Ketua FPPS, NIRWANSYAH, S.IP.
Menurutnya, situasi ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa ada perbaikan signifikan dari pihak PDAM. Warga di berbagai kelurahan seperti Binanga, Simboro, Karema, dan Rimuku mengaku kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
“Banyak warga harus beli air Galon padahal mereka tetap bayar ke PDAM. Ini bentuk ketidakadilan layanan publik.
FPPS berharap pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Mamuju turut mengawasi kinerja PDAM, agar pelayanan air bersih kembali normal dan tidak merugikan masyarakat
Related Posts
0 comments