- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
- Standar Baru Proses Seleksi Jabatan Publik
- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
Terapkan Protkes Ketat PelantikanBupati Dan Walikota
MAMUJU Kareba1-
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi (rakor) pemantapan pelaksanaan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota hasil pemilihan serentak 2020, secara virtual dari rumah jabatannya, Rabu 24 Februari 2021.
Rakor yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) tersebut, dipimpin langsung Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik.
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik menegaskan, pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih agar dilaksanakan terbatas dengan hanya dihadiri 25 orang saja.
“25 orang saja yang hadir dalam pelantikan tersebut, di antaranya yang melantik, saksi-saksi beserta rohaniawan dan yang akan dilantik. Untuk istri yang akan dilantik menjadi Ketua TP-PKK agar dilantik di ruangan yang berbeda,”kata Akmal
Akmal menuturkan, sesuai yang disampaikan Mendagri pelantikan diharapkan tidak menimbulkan klaster pelantikan.
“Dari apa yang pak menteri sampaikan, kiranya capaian capaian baik yang sudah kita lakukan bersama selama pilkada sehingga tidak menimbulkan klaster pilkada. Olehnya itu kami berharap pelantikan juga tidak menimbulkan klaster pelantikan, kita tidak mau lagi di bully oleh masyarakat karena euforia pelantikan yang tidak bisa kita tangani,”tandasnya
Selain membuka ruang melaksanakan proses pelantikan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan (protkes) yang ketat, lanjut Akmal, Mendagri juga mempersilahkan bagi provinsi yang ingin melakukan pelantikan dengan pendekatan daring.
“Kita ingin memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaimana tetap beraktifitas tetapi dengan protokol kesehatan yang baik, karena pelantikan ini adalah prosesi yang menjadi perhatian semua orang, baik pendukung yang menang ataupun yang kalah,”ucapnya
Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, Sulbar akan melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih secara langsung atau tatap muka mulai pukul 09:30 Wita dengan menerapkan protkes yang ketat, dan semua yang hadir diwajibkan melakukan rapid tes antigen.
“Untuk menghindari kerumunan, pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati dengan melalui protokol kesehatan yang lebih ketat, setelah itu dilanjutkan pelantikan Ketua TP-PKK,”kata Idris (deni)
Related Posts
0 comments