- Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
- Gubernur SDK Bertandang ke Menteri Investasi: Potensi Laut dan Kakao Menarik Perhatian, Janjikan Kerja Sama Investor
- DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kinerja ULP Sulbar Disoroti DPRD
MAMUJU KAREBA1- DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyoroti kinerja unit layanan pengadaan (ULP) di daerah itu yang dinilai tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Kok bisa ULP memenangkan perusahaan yang tidak becus bekerja membangun jalan karena tidak didukung sarana pekerjaan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut belum bisa dinikmati masyarakat”
“Terkait belum maksimalnya pembangunan jalan poros antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga Kabupaten Polman, maka kami soroti ULP Sulbar, karena tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinyanya,” kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, perusahaan pemenang tender yang akan melaksanakan pembangunan jalan poros antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga baru menyelesaikan sekitar enam persen pekerjaannya di lapangan.
“Kok bisa ULP memenangkan perusahaan yang tidak becus bekerja membangun jalan karena tidak didukung sarana pekerjaan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut belum bisa dinikmati masyarakat,” kata Rahim yang juga politisi partai Nasdem Provinsi Sulbar itu.
Oleh karena itu menurut dia, ULP Sulbar seharusnya di evaluasi pemerintah di Sulbar karena tidak profesional bekerja sehingga pembangunan belum bisa dinikmati masyarakat.
“Kami pesimis proyek pembangunan jalan Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga yang menelan anggaran APBD Sulbar sekitar Rp28 miliar akan selesai karena waktu pekerjaan yang sudah semakin singkat,”
Padahal lanjutnya jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk melancarkan aktivitas mendistribusikan hasil pertaniannya dan membangun ekonomi mereka.
Related Posts
0 comments