- Timsel Komisi Informasi Serahkan Hasil Seleksi ke Komisi 1 DPRD Sulbar
- Pengumuman nomor 05/TS.Ki -SB/XII/2024 tentang hasil seksi calon anggota komisi informasi provinsi sulawesi barat periode 2024- 2028
- Berkontribusi Dalam Pembangunan, Pemprov Beri Penghargaan kepada Sejumlah UMKM
- Ucapan Selamat SDK-JSM gubernur Sulbar
- Raja Mamuju ke 17 : Selamat SDK-JSM Gubernur Sulbar
- Raja Mamuju harapkan gubernur terpilih majukan Sulbar
- Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Ikuti Tes Psikologi, Timsel: Semuanya Berjalan Lancar
- Pelaksanaan Tes Psikologi dan wawancara dinyatakan lolos Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
Suraidah Ketua DPRD Sulbar Pimpin Rapat Bamus
Mamuju Kareba1-, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Sulbar Hj. ST. Suraidah Suhardi didampingi H. Abidin Abdullah kembali memimpin jalannya rapat badan musyawarah (BANMUS) yang dilaksanakan dikantor sementara DPRD Sulbar Senin, 9 agustus 2021.
pada rapat tersebut diihadiri oleh wakil ketua DPRD Sulbar H. Abdul rahim dan beberapa anggota dewan lainnya yaitu H. Sukardi M Noer, Junset Budi Bombong, H. Arif Daeng Matemmu serta dihadiri secara virtual oleh Ir. Andi Muslim Fattah dan Drs. H. Hasanuddin.
Selain itu hadir pula OPD terkait yaitu Hasanuddin Kabid. Anggaran didampingi oleh Nuryani dan elmarhama (kasubag umum), dan dari pihak Sekretariat sendiri Ka. Bagian persidangan Musra Awaluddin, Kasubag Risalah dan Publikasi Junaedi Muin dan beberapa staf Sekretariat DPRD Sulbar.
yang menjadi pembahasan pada rapat ini yakni masalah rancangan KUA DAN PPAS APBD T.A. 2022 yang akan diserahkan oleh kepala daerah paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus.
Selain itu Anggota Bamus juga meminta kepada seluruh anggota Team TAPD agar hadir secara fisik pada saat rapat. Dan juga untuk masalah hak interpelasi DPRD yang akan dijadwalkan pada tanggal 16 agustus agar Gubernur diwajibkan hadir, karna kalau tidak, berarti Gubernur menghendaki untuk tindak lanjut tingkat selanjutnya, walaupun sebenarnya kita tidak inginkan hal ini terjadi.
Sumber Humas DPRD Sulbar.
0 comments